Pertama kali Mba Nurul share undangan Temu Pengadaan Nasional di Facebook, saya spontan langsung daftar. Keingintahuan saya pada dunia  pengadaan, mungkin terbawa karena sering dengerin suami cerita2 tentang dunia pengadaan ini. Jadi, saya tertarik banget pengen tau.

30 Desember kemarin, saya tiba di The Media Tower mengikuti acara Temu Pengadaan Nasional. Bergabung dalam nuansa lautan batik, bersama dengan pembuat kebijakan, pihak swasta, dan staf pengadaan dari  seluruh  Indonesia.

Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia atau disingkat dengan P3I merupakan  penyelenggara utama acara ini. P3I adalah lembaga yang melakukan studi dan pengkajian terhadap aturan serta pelaksanaan pengadaan di Indonesia. Pihak P3I memiliki tanggungjawab untuk menyebarluaskan tata nilai dan tata cara pengadaan yang baik dan benar kepada seluruh stakeholder di Indonesia. Event ini merupakan event tahunan yang melibatkan pelaksana pengadaan, pejabat, legislative, swasta, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat juga berikut unsur pers.

Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya diskusi panel pertama dimulai. Tema diskusi yang saya ikuti adalah mengenai “Arah kebijakan jasa konstruksi”  oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi PUPR,  Dr.Ir.Syarif Burhanuddin, M.Eng. Serta dengan tema yang kedua mengenai “Arah kebijakan pengembangan pengadaan barang/jasa pemerintah” oleh Kepala LKPP, Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng.

Menurut Agus Prabowo ada beberapa hal yang harus dirubah untuk menyelaraskan perubahan dunia yang condong ke digital. Kemampuan dalam menggunakan internet perlu ditingkatkan di seluruh lapisan pihak-pihak yang berada di dunia pengadaan. Keahlian ini penting agar tidak ada alasan terganggunya pelaksanan pengadaan karena buta teknologi.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah menghilangkan gap informasi dengan generasi Y. Generasi Y saat ini perlu dirangkul dan diajak untuk mampu menyelami dunia pengadaan, karena kelak mereka yang akan mengemban tugas ini.

Paradigma pelaksaan pengadaan yang dulunya sangat high regulated akan berkembang ke arah market mechanism. Dan pengadaan harus bengikuti pasar agar tidak terjadi disharmonisasi.

Kini LKPP sedang menyiapkan beberapa perubahan mengikuti permintaan pasar. Berikut beberapa perubahannya:

  1. Strukutur pengadaan yang efisien
  2. Memuat SOP ringkas
  3. Value oriented, yang ditentukan oleh permintaan pasar.
  4. Diklat- diklat kelembagaan akan berubah, lebih fokus untuk  mempelajari kompetensi-kompetensi  khusus yang disesuaikan dengan era digital.

Tentunya dengan perubahan-perubahan yang sedang digodok saat ini pastinya memiliki tantangan. Tantangan tersebut berupa penyesuaian di segala lini dengan rezim anggaran yang nantinya akan berlaku.

Event ini sekaligus merupakan ajang ‘curhat” bagi pelaku pengadaan di seluruh Indonesia. Setiap daerah membawa masalahnya masing-masing dan semangat bertanya untuk penyelesaian yang lebih baik secara langsung dari para pembuat kebijakan. Tepuk tangan yang riuh terdengar jika ada penanya yang juga turut merasakan masalah yang sama dengan kondisi yang mereka alami. Selain bertanya secara langsung, setiap peserta memiliki hak untuk memberi saran-saran real. Saran ini akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan aturan kebijakan pengadaan. Event yang sangat tepat untuk menumpahkan segala keluhan dari para pelaku pengadaan untuk Indonesia yang lebih baik lagi.

Selain bercerita tentang pengadaan, ada juga diskusi tentang jasa konstruksi . Saat ini sedang hangat membicarakan UU No.2 tahun 2017 . UU ini merupakan penyempurnaan UU No. 18 tahun 1999.

Gambar dibawah ini merupakan 9 poin yang merupakan penyempurnaan dari UU No.18 tahun 1999 kemarin.

9 Poin perubahan di UU NO. 2 tahun 2017

 

Kegiatan kemarin  juga bisa dilihat di akun youtube Procurement Channel P3I.

https://youtu.be/ECYA_qgkhmU

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang dunia pengadaan bisa mendapatkan informasi lebih lengkap di :

Facebook.com/p3i.or.id

Twitter.com/p3i.or.id

Instagram.com/p3i.or.id

 

Bersama teman2 blogger